Ini terjadi dua hari yang lalu saat saya meminta izin kepada objek penelitian guna menyelesaikan skripsi. Saya mengira akan lancar-lancar saja mengurus izin, terlebih saya pernah menjadi bagian dari objek penelitian yang saya ambil.

Ini sangat menyebalkan ketika mereka meminta proposal dan izin dari Dinas Terpadu. Masih mending hanya membuat proposal, tapi ternyata Dinas Terpadu juga minta surat pengantar dari propinsi karena lokasi objek dengan kampus berbeda propinsi. Itu artinya saya juga harus minta pengantar dari pemerintah lokasi kampus saya berada. It’s so suck!

Hal-hal menyebalkan yang semestinya sudah tidak harus dilakukan justru mempersulit. Prosedural yang berbelit-belit sudah waktunya di-upgrade!

Surat Elektronik

Sudah berapa lama kamu kenal dengan email? pernah menggunakannya, kan? It’s so simple.

Sudah semestinya pemerintah memanfaatkan teknologi. Surat tidak melulu menggunakan kertas, tinta tanda tangan Kepala Dinas atau stempel resmi.

Proposal Itu Menjijikkan

Terkadang. Membuatnya perlu biaya, tenaga dan waktu. Masih mending dibaca dan ditindaklanjuti. Dibaca atau bahkan dibuka saja tidak. Dan parahnya lagi proposal-proposal itu hanya bertumpuk di meja kerja atau rak lemari di kantor. Lagi, it’s so suck!

Mungkin pegawai itu hanya ingin menaati tata tertib yang ada. Ya, setidaknya itu alasan yang baik. Tapi prosedur macam itu perlu dibongkar. It’s paperless era, Sir!